May-Day dan Hardiknas: Wujudkan Keadilan bagi Seluruh Buruh serta Reformasi Pendidikan

Jakarta, 1 Mei 2024 – Hari Buruh, atau yang lebih dikenal sebagai May Day, merupakan momentum untuk mengingatkan kita tentang sejarah panjang kaum buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Di berbagai negara, peringatan Hari Buruh biasanya dilakukan dengan aksi demonstrasi di jalan menuntut adanya perbaikan kesejahteraan untuk kaum buruh. Peristiwa itu terjadi pada 1 Mei 1886 di Chicago, Amerika Serikat. Pada saat itu, para buruh menuntut pengurangan jam kerja yang awalnya 10 hingga 16 jam sehari menjadi 8 jam sehari.

Kesejahteraan para pekerja sebetulnya terus menjadi konsen dalam situasi sosial di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya manusia terbesar di dunia. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan buruh juga perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang dapat dicapai melalui pembenahan sistematika pendidikan dan juga pembenahan institusi bagi tenaga pengajar yang lebih teratur serta sistemastis.

Sistem pendidikan di Indonesia tidak dirancang untuk membuat SDM yang adaptif. Para murid disiapkan dengan pengetahuan secara teknik dan dasar-dasar saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu, perlu melakukan korporasi lebih jauh dalam pembentukan kurikulum dan sistem pendidikan dengan melalui penyamaan benchmarking dengan negara negara yang pendidikannya telah sangat maju seperti Australia, Finlandia, Belanda dan lain-lain.

Kita bisa ambil beberapa contoh kebijakan pemerintah yang kemudian merugikan kaum buruh dan juga tidak berpihak pada masyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini, UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial dan inkonstitusional. kasus UU Cipta Kerja ini dalam proses pembentukannya tidak memberikan ruang partisipasi publik yang seharusnya sehingga terjadi miskomunikasi dan benturan kepentingan antara pembuat undang-undang dan masyarakat yang terdampak. Kemudian, pada saat pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan UU P3 No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang kembali ditegaskan dalam UU P3 Pasal 27b No. 15 Tahun 2022 tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

UU Ciptaker menurut saya juga tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap buruh dan lingkungan hidup terbukti dari dihilangkannya ruang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan terkait dokumen AMDAL yang diajukan pihak perusahaan serta menghapus ketentuan dalam pasal 93 UU PPLH yang memberikan ruang bagi orang-orang untuk dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan terkait maupun pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan. Padahal izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Bentuk kontroversialnya lagi terdapat di pasal 30 ayat (1) UU Cipta Kerja yang membuka lebar keran impor pangan sehingga Petani bersaing di pasar bebas dengan kekuatan korporasi atau pemodal besar di bidang pangan. Pengghapusan soal sanksi dua tahun penjara dan juga denda dengan jumlah Rp 2M bagi pengimpor komoditas pertanian saat hasil komoditas lokal masih mencukupi yang sebelumnya diatur dalam pasal 101 UU No. 19 Tahun 2013. Hal ini jelas merugikan buruh dan menggerus pasar lokal dengan dalih menciptakan pertumbuhan ekonomi global.

Disatu sisi, kita juga harus membahas perihal beberapa masalah yang harus dibenahi seperti masalah birokrasi yang dipersulit untuk menjadi tenaga pengajar serta rendahnya gaji yang diterima oleh guru-guru di pelosok dan honorer kemudian sulitnya mengakses serta rendahnya tingkat pendidikan, kebijakan yang kerap kali berubah seiring bergantinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga efektivitasnya belum berjalan maksimal.

Kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah yang berada di pulau-pulau yang lebih berkembang dengan yang kurang berkembang. Kemudian, pro-kontranya RUU Sisdiknas ini meliputi upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan teknologi, serta memberikan kewajiban bagi lembaga pendidikan untuk mengakomodasi anak berkebutuhan khusus. Namun, yang menjadi permasalahan terdapat Pasal 105 huruf a-i yang memuat hak guru atau pendidik, tidak satupun ditemukan klausul “hak guru mendapatkan Tunjangan Profesi Guru”. Materi RUU Sisdiknas sangat fatal karena bertentangan dengan UUD 1945.

Tantangan selanjutnya adalah Disrupsi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) sangatlah besar, bahkan terlalu besar untuk dihadapi oleh masyarakat global. Tidak jauh berbeda dari dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran internet, program ini meningkatkan kemalasan dalam diri seorang pelajar lebih dari saat kemunculan internet. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama teknologi yang menawarkan kemudahan dan produktivitas justru cenderung membuat manusia menjadi semakin malas. Masa penyesuaian akan selalu dibutuhkan, baik untuk memaksimalkan efektivitas teknologi maupun untuk membendung setiap dampak negatif yang mungkin terjadi.

 

Penulis: Robertus Juan Pratama, Presidium Gerakan Kemasyarakatan DPC PMKRI Jakarta Barat.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page